Ketum Perhiptani Pusat Lantik Pengurus DPP Perhiptani Karawang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhiptani Ir. H. Isran Noor, M.Si., Rabu 23 Januari 2013 melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhiptani Kabupaten Karawang periode 2013-2017 di Aula Husni Hamid Pemda Karawang.

Hadir pada acara tesebut Bapak Penyuluh Indonesia Dr. Ir. H. Salmon Padmanagara, Dr. Sumitro advisor pakar penyuluh Indonesia, mantan Kapusluh Ir. Mulyono Machmur, M.S., Bupati Karawang beserta wakilnya, Komisi B DPRD Karawang, Pengurus DPW Perhiptani Jawa Barat, dan sejumlah undangan dari OPD terkait.

Mengawali sambutannya,  H. Salmon Padmanagara menyatakan selamat kepada pengurus DPD yang dilantik. Selanjutnya beliau menekankan kepada DPD perhiptani Karawang sebagai lembaga profesi penyuluh, harus bisa mengangkat harkat martabat penyuluh dan petani.

Petani adalah pusat perhatian dari penyuluh. Petani harus pintar, penyuluh harus jadi milik petani, Bank harus jadi milik petani, Kooperasi milik petani, dan semua yang berhubungan dengan petani harus jadi milik petani. Demikian H. Salmon menambahkan.

Pada penutupan sambutannya beliau menghimbau agar generasi baru harus mencontoh kepada generasi lama, program pemerintah harus dijabarkan kepada program petani. Petani jangan dijadikan obyek tapi jadikanlah sebagai subyek. Selama petani dijadikan obyek maka pembangunan pertanian mustahil tercapai.

Bupati Karawang Drs. H. Ade Swara, M.M., menyatakan bahwa dalam  meningkatkan ketahanan pangan, perhiptani harus berperan sesuai kode etik dan bisa sejajar dengan organisasi lainnya. Para penyuluh sebagai pejabat fungsional dan perhiptani sebagai organisasi profesi harus dekat degan petani melalui konsep pendekatan sosial, partisipatif, dan inovatif.

Ketua Umum DPP Perhiptani Ir. H. Isran Noor, M.Si. dengan suara lantang beliau memohon agar DPD Karawang yang baru dibentuk dan akan dilantik, bersama-sama  dengan seluruh anggota dapat mengemban amanah masyarakat.  Karena menurut beliau, kejadian surplus beras indonesia tahun 1984 adalah berkat kerja keras para penyuluh. Menurutnya hasil evaluasi Bank Dunia NFCEP tahun 1984 dengan proyek NAEFnya peran penyuluh pada pembangunan pertanian adalah sebesar 65 %.

Selain mengungkit sejarah masa jayanya perberasan di Indonesia dengan segala aspek yang terkait terutama besarnya peranan penyuluh, beliau menghawatirkan tentang prediksi saat-saat Krisis Pangan Dunia.

Menurut kepala-kepala negara dan pemerintahan, bahwa ancaman pangan dunia mulai serius. Hal ini perlu ditangani bersama-sama di seluruh negara karena menyangkut kebutuhan rakyat yang primer dan hakiki. Demikian H. Irsan Noor.

Ditambahkan pula olehnya bahwa akan terjadinya krisis pangan dunia khususnya di Indonesia terjadi akibat jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan cepat, banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri, terjadinya alih komoditas yang dikonsumsi dari non beras ke beras, dan diversifikasi komoditas pangan yang terabaikan.

Selain itu, menurutnya sarana dan prasarana pertanian harus diperhatikan terutama jaringan irigasi yang telah rusak parah. Beliau yakin sekali bahwa target 10 juta ton beras pada tahun 2014-2015 tidak akan tercapai jika sarana pengairannya tidak diperbaiki.

Para penyuluh diharapkan meningkatkan pengetahuan dengan banyak membaca agar mempunyai wawasan yang lebih luas, jangan sia-siakan waktu, singkirkan sigma-sigma negatif. Demikian himbauannya.

Pada penutup sambutaanya,  H. Isran Noor menyumbangkan dana sebesar 100 juta rupiah bagi bencana banjir di Kabupaten Karawang. Selesai sambutan, dilanjutkan dengan melantik pengurus DPD Perhiptani Kabupaten Karawang.

Kepala BP3K Karawang Dapat Tunda 2 Juta Perbulan

         

       Setiap Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) di Kabupaten Karawang mulai Januari 2013 akan mendapatkan tunjangan daerah (Tunda) sebesar dua juta rupiah perbulan sebagai ganti uang jabatan. Demikian dikatakan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang Ir. Kadarisman, M.P.  pada rapat dinas BP4K. Tambahnya pula, hal ini karena Ka BP3K tidak bisa menerima uang jabatan setara eselon IV karena mereka adalah fungsional. Solusinya adalah menaikan uang tunjangan daerah dari enam ratus ribu rupiah menjadi dua juta rupiah perbulan.

          Rapat dinas BP4K bulan Januari dilaksanakan hari Rabu 16 Januari 2013 mengambil tempat di BP3K Jatisari. Sebanyak 27 dari 30 orang Kepala BP3K mengikuti acara tersebut ditambah dengan 8 orang penyuluh setempat dan 12 orang Jafung kabupaten.

          Rapat dinas diisi dengan penyampaian kebijakan BP4K tahun 2013 yang sebentar lagi DPA-nya akan turun. Pada saat diskusi, banyak masalah-masalah di lapangan yang perlu ditangani dengan segera seperti prediksi ledakan hama penyakit padi dan antisipasi bencana alam banjir.

         Puncak acara rapat, diadakan pembagian Surat Perintah (SP) bagi Kepala BP3K yang ditanda tangani Ka BP4K. Sedangkan surat resminya akan dikeluarkan oleh Pemda yang ditanda tangani oleh Bupati Karawang.